Categories
Berita

Seorang Karyawan Terpapar Covid-19, Kantor Komnas HAM Ditutup Selama Seminggu

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Pemimpin Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan kantor Komnas HAM pada Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat ditutup selama kurun waktu satu minggu.

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan kantor Komnas HAM pada Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat ditutup selama kurun waktu satu minggu.

Upaya penutupan dewan itu, dilakukan karena ada seorang staf di kantor Komnas PEDOMAN yang terinfeksi pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Ada satu staf yang positif. Oleh karena itu kantor ditutup sementara untuk kepala minggu, ” kata dia, saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2020).

Selain menutup kantor, kata tempat, pegawai di lingkungan Komnas PEDOMAN melakukan tes untuk mendeteksi apakah pegawai dan komisioner terinfeksi Covid-19.

“Semua staf serta komisioner di-rapid test dan sebagian PCR, ” ujarnya.

Selama penutupan kantor, pihaknya tentu melayani masyarakat. Upaya pelayanan dikerjakan secara online.

“Pelayanan tetap berjalan namun dilakukan dengan online, ” ujarnya.


KANTOR KOMNAS HAM WFH – Petugas keamanan berjaga di depan kantor Komnas Ham, Jalan Laturharhari, Menteng, Jakarta Induk, Rabu (29/7/2020). Komnas HAM memberlakukan WFH bagi seluruh karyawannya serta menghentikan sementara operasional kantor usai temuan satu kasus Covid-19. Menindaklanjuti kasus tersebut, Komnas HAM bakal memberlakukan program bekerja dari vila atau Work From Home (WFH) selama sepekan mulai tanggal 29 Juli hingga tanggal 5 Agustus. Meski begitu, Komnas HAM tak menghentikan akses pelayanan bagi publik. Komnas HAM juga akan melaksanakan rapid test kepada seluruh pegawainya. Selain itu, ada tes belai atau swab test bagi pekerja atau komisioner yang pernah berhubungan langsung dengan staf yang tentu Covid-19 tersebut. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN/HNL (WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN)

Ahmad Taufan Damanik juga meminta Presiden Joko Widodo melakukan refleksi menyeluruh atas kaidah kelola penanggulangan pandemi coronavirus disease (Covid-19).

Menurut tempat, upaya itu dilakukan setelah memantau secara periodik berdasarkan informasi sebab berbagai sumber, mulai dari media massa cetak dan elektronik, dialog kelompok terarah, permintaan penjelasan mahir dan narasumber, serta dokumen atau laporan berkala yang dikeluarkan institusi pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga penelitian nasional dan internasional.

“Komnas HAM merekomendasikan Presiden melaksanakan refleksi menyeluruh atas tata kelola penanggulangan pandemi Covid-19, dan menetapkan Perppu sebagai dasar hukum penanganan pandemi yang masih berkepanjangan secara mengutamakan hak hidup, hak kesehatan tubuh, serta hak-hak asasi lainnya, ” kata dia.