Categories
Berita

RI Tuntut Solusi Permanen dibanding Dewan HAM PBB Terkait Perlindungan Rakyat Palestina

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami TRIBUNNEWS. COM, JENEWA – Nusantara kembali menyerukan penghentian kebengisan di Palestina pada Sesi Khusus Dewan HAM PBB mengenai Situasi HAM di Occupied Palestinian Territory (OPT) yang diselenggarakan di Jenewa Swiss pada Kamis (27/05/2021) lalu.

Laporan Kuli Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS. COM, JENEWA – Indonesia kembali menyerukan pelepasan kekerasan di Palestina di dalam Sesi Khusus Dewan HAM PBB mengenai Situasi HAM di  Occupied Palestinian Territory  (OPT) yang diselenggarakan di Jenewa Swiss pada Kamis (27/05/2021) lalu.

Kuasa Usaha Ad Interim/Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Utusan Besar Grata E Werdaningtyas dalam keterangannya menyampaikan bahwa Dewan HAM harus satu suara dalam menyerukan pelepasan kekerasan di Palestina.

Indonesia meminta Dewan HAM PBB memastikan cepat terbukanya akses bantuan kemanusiaan, dan memastikan adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat Palestina.

“Walaupun Nusantara menyambut baik gencatan senjata antara Hamas dan Israel, Indonesia mencatat bahwa penyelesaian yang permanen hanya sanggup dihasilkan apabila hak-hak rakyat Palestina dihormati dan dilindungi secara penuh, ” sekapur Dubes Grata lewat fakta Sabtu (29/5/2021).

Grata mengatakan hal ini merupakan prinsip yang Indonesia selalu majukan di Balai HAM.  

Diketahui, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Sesi Khusus Dewan HAM mengenai situasi HAM dalam OPT termasuk soal Yerussalem Timur, bersama dengan Palestina dan sebagian besar negara-negara Organisasi Kerja Sama Agama islam (OKI) lainnya.

Baca pula: PBB Butuh Bantuan Rp satu, 3 Triliun untuk Rekonstruksi Palestina

Dubes RI itu mengutarakan sesi Khusus ini lulus mengesahkan sebuah resolusi Mahkamah HAM berjudul  “Ensuring respect for international human rights law and international humanitarian law    in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel”.

Putusan ini menegaskan kewajiban seluruh negara yang salah satunya memajukan dan melindungi PEDOMAN sebagaimana ditegaskan dalam Prasasti PBB dan Deklarasi Umum HAM, serta instrumen PEDOMAN lainnya.

Lembaga HAM juga memutusukan pendirian commission of inquiry (COI) untuk menyelidiki semua tuduhan pelanggaran HAM yang berlaku di OPT dan Israel menjelang dan sejak 13 April 2021.