Categories
Berita

Perkara Ambang Batas dalam RUU Pemilu, Formappi Sebut Harusnya Dibarengi dengan Revisi UU Parpol

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Reza Deni TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengamati soal ambang batas parlemen maupun ambang batas presiden yang kenyal dibicarakan antara Fraksi di DPR dalam kelanjutan RUU Pemilu.

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Reza Deni

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA –   Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyoroti soal ambang pemisah parlemen maupun ambang batas presiden yang alot dibicarakan antara Bagian di DPR dalam kelanjutan RUU Pemilu.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan penyesuaian terkatung-katung batas parlemen maupun presiden menetapkan dipertimbangkan perubahannya.

“Hal ini agar bisa mendorong bahan penyederhanaan parpol sekaligus penguatan bentuk presidensial, ” kata Lucius pada keterangannya, Minggu (31/1/2021).

Namun, menurutnya, penetapan ambang batas mesti dibarengi dengan upaya perombakan terhadap partai politik melalui perbaikan UU Parpol.

Baca juga: Jaga Kualitas Demokrasi, Gerindra Usulkan Undang-Undang Tentang Pemilu Dipertahankan

Baca juga: NasDem Ingin KPU Independen, Tidak Boleh Diisi Orang Parpol

“Sedikit atau banyaknya parpol di parlemen tak berdampak apa-apa jika semua parpol masih dengan tradisi oligarkis yang berpengaruh, ” katanya.

Begitu juga dengan ambang batas presiden, dikatakan Lucius, ada banyak dasar untuk menghapus ambang batas kepala itu demi kontestasi yang fair dan juga bervariasi.

“Pemakaian threshold untuk pilpres, makin merujuk pada hasil pemilu terdahulu, kontras dengan peluang munculnya parpol baru yang akhirnya langsung kehilangan momentum untuk menjadi pengusung capres-cawapres hanya karena ia partai pertama, ” tambahnya

“Padahal lama dan baru itu tidak dikenal dalam norma resmi sebab semua partai peserta pemilu diverifikasi melalui sejumlah persyaratan standar, ” pungkas Lucius.