Categories
Berita

Jokowi Izinkan Rangkap Jabatan Rektor UI, Demokrat: Kredibilitas UI Dirusak

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Chaerul Umam TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Perbaikan tersebut tertuang dalam PP 75/2021 dan memperbolehkan rektor UI merangkap jabatan komisaris BUMN.

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).

Perbaikan tersebut tertuang dalam PP 75/2021 dan memperbolehkan rektor UI merangkap jabatan komisaris BUMN.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, aturan perbaikan yang dilakukan Jokowi malah merusak kredibilitas UI.

“Kalau aturan mampu disesuaikan dengan selera penguasa, akan menjadi negeri barang apa kita? Kalau kampus seharusnya menjadi benteng terakhir terkait integritas dan kredibilitas, kesempatan ini Universitas Indonesia malah seakan dirusak kredibilitasnya oleh aturan ini, ” kata Herzaky, kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Rektor UI Boleh Rangkap Jabatan, PKS Tutur Menyedihkan, Fadli Zon: Keyakinan Masyarakat Rontok

“Apakah ini disengaja? Agar masyarakat mencemooh Rektor UI dan institusi UI? Agar tiap peringatan bersifat, analisis kritis dari UI dan alumninya menjadi tumpul? Karena ternyata pemimpin tertinggi di kampusnya seakan maruk jabatan? Padahal, tiap komisaris dan direksi BUMN, seharusnya diseleksi ketat, ” imbuhnya.

Herzaky mempertanyakan bagaimana bisa ada seorang rektor menjadi komisaris BUMN.

Baca juga: Harta Kekayaan Selaput Kuncoro, Rektor UI yang Kini Boleh Jadi Komisaris BUMN, Capai Rp52 M

Real, menurutnya Menteri BUMN Erick Thohir merupakan anggota Lembaga Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI).

“Segera Menteri BUMN untuk bersaran kepada presiden. Kecuali etika dan moral tak lagi penting di daerah ini, ” ucap Herzaky.

Baca juga: Soal Revisi Statuta UI, Ketua Fraksi PKS:   Akal-Akalan, Preseden Membatalkan Independensi Akademik

Selain itu, Golongan Demokrat mempertanyakan mengapa Jokowi mengambil keputusan ini dalam tengah pandemi Covid-19.

Menurut Herzaky, lebih baik pemerintah fokus di dalam penanganan pandemi.

“Pertanyaan lanjutan, momen yang dipilih Presiden Jokowi di dalam merevisi Statuta UI jadi Rektor UI diperbolehkan ganda jabatan. Mengapa di saat kegelisahan rakyat memuncak terkait situasi pandemi terkini? Apakah memang perubahan statuta UI ini menjadi prioritas?, ” pungkasnya.