Categories
Berita

Fadli Zon Cocok Jadi Menteri Bahari dan Perikanan? Sebaiknya Bukan Sejak Partai

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo untuk sementara menunjuk Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Edhy Prabowo tersandung kasus ekspor lobster. Walaupun demikian, diperkirakan jabatan yang disandang sementara oleh Luhut diyakini tak akan lama lagi ada peggantinya.

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Pemimpin Joko Widodo untuk sementara menunjuk Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Edhy Prabowo tersandung kasus ekspor lobster.

Meski demikian, diperkirakan jabatan yang disandang sementara sebab Luhut diyakini tidak akan lama lagi ada peggantinya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dianggap memiliki jalan cukup besar untuk menjadi menteri Jokowi menggantikan Edhy Prabowo yang menyatakan mundur dari Menteri KKP karena terkait dugaan kasus ekspor benih lobster.  

Pengamat Politik dari Indo Barometer, M Qodari mengatakan beberapa bukti.

“Kalau lihat daripada pola sebelumnya yang jadi menteri kecenderungannya yang dekat secara karakter dengan Pak Prabowo. Saya bekerja nama Pak Fadli Zon pengganti Edhy Prabowo, ” ujar Qodari ketika dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).

Baca selalu: KPK Telusuri Aliran Uang Haram Suap Permisi Ekspor Benur yang Menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo

Menurut dia peluang Fadli Zon jadi menteri jika Presiden Jokowi cuma mengganti jabatan Gajah Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo, rekan separtai Fadli Zon.

“Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi gajah membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan. Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri, ” perkataan Qodari.

Usai Pilpres 2019 lalu, secara mengejutkan Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.

Padahal sebelumnya Prabowo dan Jokowi merupakan rival di Pilpres 2019.

Qodari juga menegaskan reshuffle kabinet termasuk pergantian menteri KKP sepenuhnya hak prerogatif Pemimpin Jokowi.