Categories
Berita

“BPJS Kesehatan Mendengar” Banjir Bukti dari Fasilitas Kesehatan dan Asosiasi Profesi

TRIBUNNEWS. COM – BPJS Kesehatan kembali memperoleh bervariasi masukan dan saran dibanding fasilitas kesehatan, asosiasi kesehatan tubuh, dan organisasi profesi pada acara “BPJS Kesehatan Mendengar”, Rabu (10/3/2021).

TRIBUNNEWS. COM – BPJS Kesehatan kembali memperoleh berbagai bukti dan saran dari sarana kesehatan, asosiasi kesehatan, serta organisasi profesi pada rancangan “BPJS Kesehatan Mendengar”, Rabu (10/3/2021).

Pemimpin Umum Perhimpunan Rumah Rendah Seluruh Indonesia (PERSI), Kuntjoro Adi Purjanto mengatakan bahwa BPJS Kesehatan perlu memenuhi aplikasi dan teknologi fakta untuk mempercepat proses bisnis rumah sakit.

“Misalnya, melakukan percepatan cara klaim lewat implementasi testimoni elektronik. Harapan kami, ke depannya semua rumah sakit dapat menjadi mitra BPJS Kesehatan, serta rujukan tidak lagi dibatasi jarak tetapi berbasis kompetensi dan kapasitas pelayanan. Kami juga meminta BPJS Kesehatan bersama pihak-pihak terkait bisa segera melayani aktivasi tim pencegahan kecurangan, ” ujarnya.

Penyesuaian tarif kapitasi serta tarif INA CBG’s pun menjadi sorotan dalam bagian “BPJS Kesehatan Mendengar” saat ini. Seperti halnya disampaikan sebab Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Eddi Junaidi.

Menangkap juga: BPJS Kesehatan Mendengar Gerombolan Pakar Soroti Penguatan Pelayanan Primer

Menurutnya, BPJS Kesehatan perlu berkoordinasi dengan pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mulai mengkaji tarif dengan baru. Pasalnya, tarif kapitasi sudah enam tahun tak mengalami perubahan, sementara kos obat, alat kesehatan, barang medis habis pakai, dan sebagainya mengalami kenaikan yang istimewa, terlebih di saat pandemi Covid-19.

“Harapan kami, tarif kapitasi mampu ditinjau sesuai dengan biji keekonomian saat ini. Fakta lainnya, harapan kami setiap BPJS Kesehatan melakukan kredensialing, sebaiknya libatkan asosiasi kemudahan kesehatan karena mereka serupa akan melakukan pembinaan kepada fasilitas kesehatan. Kemudian, saya harap ada toleransi penghargaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK), ” ujar Eddi.

Hal selaras diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pertimbangan Klinis (DPK), Agus Purwadianto. Ia mengatakan, problematika JKN-KIS masih berpusat di tarif pembayaran, apalagi terdapat perbedaan tarif INA CBG’s antara satu rumah rendah dengan rumah sakit lainnya. Ketua Asosiasi Rumah Lara Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) Jawa Timur, Atok Irawan juga menilai, besaran bayaran INA CBG’s harus disesuaikan untuk mendukung cashflow vila sakit yang sehat.

“Kami juga berharap BPJS Kesehatan bersama pengelola kepentingan terkait bisa menyelami kenaikan tarif kapitasi sinse gigi di FKTP secara memperhatikan kenaikan inflasi dan biaya Alat Pelindung Diri (APD) semasa pandemi Covid-19, ” imbuh Wakil Kepala Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Ugan Gandar.

Di sisi asing, Wakil Ketua Umum Pengelola Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto mengatakan bahwa kehadiran Rencana JKN-KIS hendaknya dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, dibutuhkan kebersamaan dan kekompakan seluruh stakeholders JKN-KIS untuk menjaga mutu layanan.

“Saran ana, komunikasi BPJS Kesehatan dengan IDI dan stakeholders lainnya harus ditingkatkan. Misalnya, kalau akan membuat regulasi, sepatutnya kita bahas bersama terlebih dulu. Jika ada masalah, kita selesaikan dengan mediasi dan audit medis terlebih dulu sebelum menerbitkan regulasi di bidang pelayanan, ” katanya.