Categories
Berita

Bahan BPJS Kesehatan Diduga Murus, Anggota Komisi I: Alarm Bagi Indonesia!

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Perkiraan kebocoran data pribadi balik terulang. Kali ini diduga menimpa 279 juta bahan peserta BPJS Kesehatan. Bagian Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta membuktikan kebocoran data pribadi pada internet sudah sangat kala terjadi.

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Dugaan kebocoran data pribadi balik terulang. Kali ini diduga menimpa 279 juta bahan peserta BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan kebocoran data pribadi di internet telah sangat sering terjadi.  

Baik tersebut data pribadi di bidang swasta seperti data pada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dst, juga data di institusi publik seperti bocornya data pasien Covid-19, data Pemilu di KPU, dan sangkaan yang terbaru data BPJS Kesehatan.

“Demikian lemahnya ketahanan siber kita meskipun BPJS selalu maintenance agar keamanan data peserta terjamin kerahasiaannya, ditambah para hacker dan cracker cukup memiliki keahlian yang terus diasah dengan teknologi yang terus diupdate. Data BPJS Kesehatan ini sangat tumbuh, 279 juta, termasuk petunjuk peserta yang sudah wafat. Jumlah ini hampir sesuai dengan jumlah total warga Indonesia. Ini alarm untuk Indonesia! ” ujar Sukamta, kepada wartawan, Jumat (21/5/2021).  

Pengantara Ketua Fraksi PKS itu menambahkan bahwa pemerintah harus segera menginvestigasi kasus itu.  

Jadi menjadi clear apa sumber kebocoran tersebut dan apakah benar website BPJS Kesehatan tubuh yang berhasil dibobol ataupun sistem informasi lain dengan diretas.  

Menurutnya, langkah-langkah mitigasi kudu dilakukan agar data yang sudah terlanjur bocor tadi disetop penyebarannya dan dimusnahkan. Pemerintah juga harus memiliki antisipasi efek dari bocornya data ini, apakah sesudah ini akan ada ‘serangan’ lain di dunia tanwujud yang bisa mengguncang ketahanan siber kita.  

Dan harus tersedia langkah-langkah ke depannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini penting untuk digarisbawahi karena sepertinya akan ada lagi kasus-kasus kebocoran data yang bertambah parah dari sebelumnya.

Mengucapkan juga: Kemendagri Bantah Kebocoran Bahan Penduduk di Sosial Media dari Dukcapil

“Salah satu siasat yang urgen untuk dikerjakan adalah penyelesaian pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pembahasannya memang sedang beku karena ada perbedaan prinsip dalam hal penentuan bentuk otoritas Pelindungan data pribadi, apakah lembaga independen ataupun dikelola oleh Kementerian Kominfo. Pembahasan sangat alot pada situ, ” kata Sukamta.

“Seharusnya, kasus dugaan bocornya data BPJS Kesehatan ini menjadi gamparan bagi kita semua, bahwa bentuk otoritas yang menyesatkan tepat adalah lembaga mandiri. Bagaimana jadinya jika institusi publik yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kegagalan Pelindungan data pribadi. Aneh rasanya kemudian badan publik menganiaya sesama badan publik. Pasal ini harus segera ketemu kesepakatannya, agar upaya pelindungan data pribadi bisa cepat memiliki payung hukum yang kuat terhadap badan private, masyarakat termasuk juga badan publik, ” tandasnya.