Categories
Berita

Bagian Komisi III DPR MENODAI: Penegakan Hukum Terhadap Persoalan Pertambangan Sangat Penting

TRIBUNNEWS. COM berantakan Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai pentingnya  penegakan hukum dan pengamanan terhadap sektor penerimaan negara di bidang sumber daya zona, yang dalam hal tersebut adalah pelaku pertambangan. Pasalnya persoalan pertambangan dapat membuahkan dampak buruk terhadap kondisi perekonomian dan investasi. Jadi upaya reformasi, Komisi III akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum…

TRIBUNNEWS. COM – Anggota Komisi III DPR MENODAI Supriansa menilai pentingnya    penegakan hukum dan proteksi terhadap sektor penerimaan negara di bidang sumber daya alam, yang dalam kejadian ini adalah pelaku pertambangan. Pasalnya persoalan pertambangan sanggup mengakibatkan dampak buruk kepada iklim perekonomian dan investasi. Sebagai upaya reformasi, Bayaran III akan melakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Memang persoalan pertambangan di sejumlah wilayah di Indonesia bukan hanya dalam Maluku Utara, tapi selalu ada di seluruh daerah tertentu misalnya seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan, wilayah-wilayah yang makmur akan potensi alam, selalu menyisakan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Misalnya saat pasca tambang, yang selalu menjadi persoalan pelaku-pelaku tambang meninggalkan area pertambangan tanpa ditutup, nah ini perlu menjadi perhatian, ” kata Supriansa di Ternate, Maluku Utara, Jumat (4/6).

Politisi partai Golkar ini menegaskan, kepada pelaku-pelaku pertambangan yang membelakangi area pertambangan tanpa ditutup atau tidak sesuai konvensi seperti sebelum area pertambangan tersebut dilakukan, harus dikejar dan diproses secara pidana.

“Ini tak bisa main-main karena tersebut merusak keadaan yang ada di alam, penegakan hukum di sektor sumber gaya alam harus berjalan pantas dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan serius dan sungguh-sungguh, ” tegas Supriansa.

Lebih lanjut Supriansa menambahkan, situasi dan kondisi sumber daya alam di sebuah wilayah harus juga menanggapi masyarakat yang ada pada dalamnya. Jangan hanya daya bumi dikeruk habis-habisan namun kepentingan-kepentingan masyarakat setempat diabaikan.

“Karena biar bagaimanapun masyarakat yang merasakan akibatnya katakanlah ada asosiasi yang setengah mati mendapatkan air bersih. Malut tersebut adalah daerah penghasil yang kaya akan sumber daya alamnya, tentu akan bisa berkurang karena hutan yang ada telah dibabat amblas oleh pertambangan, ” nyata politisi dapil Sulawesi Selatan II ini.  

Dalam kesempatan dengan sama Kajati Maluku Melahirkan Erryl Prima Putra Agoes menyampaikan, permasalahan utama dalam lembaga kejaksaan khususnya pada Malut, adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM) serta letak geografis baik meja hijau maupun rumah tahanan (Rutan) yang terbatas di kira-kira kabupaten/kota saja. Dengan kondisi ini menurut Erryl, sangat mempengaruhi kinerja dalam melakukan pengerjaan perkara.

“Pengadilan belum semuanya ada di kabupaten/kota sehingga ini mempengaruhi, karena kalau kasus pada Morotai, Jaksa harus sesi di Tobelo dan jika kasus di Halmahera Barat Jaksa harus sidang dalam Ternate, kalau kasus pada Halmahera Timur serta Halmahera Tengah Jaksa harus menimbrung sidang di pengadilan Soa-Sio, ” ungkapnya. (*)