Categories
Berita

3. 480 Lembaga Sudah Kegiatan Sama dengan Dukcapil Terpaut Akses Data Kependudukan

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Jati (Kemendagri) telah menandatangani konvensi kerja sama degan 3. 480 kementerian/lembaga dan pihak swasta terkait akses data kependudukan seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan data e-KTP.

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA –  Departemen Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menandatangani perjanjian kerja sama degan 3. 480   kementerian/lembaga dan pihak swasta  terkait akses data kependudukan seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan data e-KTP.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh dalam “Peresmian Pokja Stranas AKPSH dan Distribusi Studi Administrasi Kependudukan serta Pelayanan Dasar, ” dengan disiarkan dalam Channel Youtuber Bappenas RI, Rabu (23/6/2021).

“Sekarang sudah 3. 480 lembaga dengan kerja sama dengan Dukcapil, ” ujar  Zudan Arief Fakrulloh.

Baca juga: Ditjen Dukcapil Kemendagri Raih 10 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2021

Sekitar ini kata dia, telah lebih dari 1. 800 lembaga sudah megakses penggunaan verifikasi data kependudukan sesuai nomor induk kependudukan (NIK) dan data e-KTP.

“Dan yang sudah akses data untuk testimoni lebih 1. 800 lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, ” jelasnya.

“Pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, maupun pemerintah daerah, 1. 800 lebih lembaga yang sudah akses verifikasi masukan, ” ucapnya.

Gratiskan

Seperti dikutip sejak keterangan tertulis, Senin (14/6/2021), Dirjen Dukcapil menjelaskan Kemendagri telah menggratiskan pemanfaatan testimoni data kependudukan seperti bagian induk kependudukan (NIK) & data e-KTP selama enam tahun terakhir.

Adapun akses gratis itu diberikan Kemendagri melalui kementerian/lembaga dan pihak swasta yang telah menandatangani perjanjian kegiatan sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

“Bagi Dukcapil jadi lembaga negara, kerja sepadan gratis adalah wujud kebaikan yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan institusi tersebut demi mengoptimalkan penerapan kebijakan satu data kependudukan di Tanah Air, ” kata Dirjen Dukcapil.